Makassar – Pemerintah Indonesia terus menanggung beban biaya kesehatan yang tinggi akibat penyakit terkait konsumsi rokok. Dalam APBN 2024, anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp186,4 triliun, dengan sebagian besar digunakan untuk penanganan penyakit katastropik seperti kanker, stroke, dan paru obstruktif kronik (PPOK) yang diketahui erat kaitannya dengan kebiasaan merokok.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, biaya perawatan untuk penyakit yang disebabkan oleh rokok telah membebani negara hingga lebih dari Rp.34 triliun melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Ironisnya, di beberapa daerah, pajak iklan rokok hanya menyumbang pendapatan sekitar Rp150 juta, sementara biaya penanggulangan penyakit akibat rokok bisa mencapai Rp5,4 miliar.
“Ini menjadi persoalan serius. Kita menerima pendapatan dari cukai dan pajak iklan rokok, tapi pengeluaran negara jauh lebih besar untuk menutup dampak kesehatannya,” ungkap dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sebuah pernyataan resmi beberapa waktu lalu.
Di tengah persoalan tersebut, fenomena lain turut menjadi sorotan publik, yakni banyaknya pemilik perusahaan rokok yang tidak merokok. Hal ini memunculkan tanda tanya besar di masyarakat, Sabtu
(5/4/2025).
“Mereka paham risikonya, itu sebabnya mereka tidak merokok. Tapi produk mereka dikonsumsi luas oleh masyarakat dari berbagai lapisan,” ujar aktivis kesehatan dari Yayasan Lentera Sehat, Andi Maulana.
Pemerintah sendiri telah menaikkan cukai rokok sebesar 10% pada 2024 sebagai bagian dari upaya pengendalian konsumsi. Namun, para ahli menilai kebijakan fiskal saja tidak cukup tanpa penguatan edukasi publik dan regulasi iklan.
Di tengah riuhnya kehidupan kota dan gempuran iklan rokok yang merajai sudut-sudut jalan, Indonesia masih bergulat dengan warisan asap yang tak kunjung padam. Rokok, simbol maskulinitas dalam iklan dan ‘teman sejati’ di warung kopi, telah menjadi bagian dari budaya yang sulit dilepaskan. Namun di balik kepulan asap itu, negara diam-diam menangis.
Pemerintah Indonesia menganggarkan Rp186,4 triliun untuk sektor kesehatan dalam APBN 2024. Sebagian besar dari dana itu, secara tidak langsung, terkuras untuk membiayai penyakit-penyakit kronis yang bersumber dari satu kebiasaan: merokok. BPJS Kesehatan mencatat, penyakit katastropik seperti kanker paru, stroke, jantung, dan paru obstruktif kronik—yang erat kaitannya dengan rokok—menghabiskan dana lebih dari Rp.34 triliun per tahun.
Lebih mengejutkan lagi, di beberapa daerah, pendapatan dari pajak iklan rokok hanya menyentuh angka ratusan juta rupiah. Sementara biaya untuk mengobati warga akibat rokok mencapai miliaran rupiah. Sebuah pertukaran yang merugikan secara logika dan kemanusiaan.
Tapi di sisi lain, ironi kian tajam ketika kita menengok ke balik tembok-tembok pabrik rokok raksasa. Banyak pemiliknya tak pernah menyentuh batang rokok. Mereka sadar betul tentang bahayanya. Mereka kaya dari asap yang tak mereka hisap. Lalu mengapa masyarakat tetap tertipu oleh pesona rokok yang dijual dengan jargon “pria sejati”, “berani ambil risiko”, atau “teman sejati dalam kesunyian”?
Mungkin karena rokok tak hanya membius paru-paru, tapi juga akal sehat.
Di negeri yang konon menjunjung tinggi gotong royong, kita justru saling menanggung beban akibat pilihan merokok yang dilakukan sebagian orang. Yang tak pernah merokok pun harus merogoh kocek melalui BPJS dan pajak negara untuk membiayai pengobatan akibat rokok.
Kini pertanyaannya bukan lagi sekadar “apakah merokok itu hak?”, tetapi lebih dalam: “apakah merokok itu adil bagi semua?”
Dan bila pemilik pabrik rokok saja tak merokok, barangkali kita harus mulai bertanya—bukan pada mereka—tapi pada diri sendiri: “Kenapa kita masih melakukannya?”
Dengan tingkat perokok aktif yang masih tinggi—terutama di kalangan remaja—tantangan Indonesia dalam menekan angka penyakit akibat rokok masih sangat besar. Pertanyaan mendasar pun kembali muncul: siapa yang paling diuntungkan, dan siapa yang paling dirugikan dari kebiasaan merokok ini? (TIM/Red)
395 total views, 2 views today
