Padang – Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kembali menghadapi masalah terkait penyaluran dana bantuan sosial (bansos). Dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), dan bantuan sembako lainnya memicu kekhawatiran masyarakat,(13/8/2025).
Data penerima bansos yang diusulkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Sosial Masyarakat (PSM) diduga banyak mengalami penyimpangan. Akibatnya, warga yang benar-benar membutuhkan tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
Ibu Upik, pengurus TKSK Kecamatan, dan anaknya yang bekerja sebagai PSM di Kelurahan Bungus Barat, diduga memiliki peran ganda dalam penyaluran dana bansos. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan dan dapat memperburuk keadaan.
Masalah ini dapat menurunkan kepercayaan publik kepada instansi terkait, terutama Dinas Sosial Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat.
Pemerintah Kota Padang perlu melakukan pengawasan dan pemantauan ketat terhadap penyaluran dana bansos untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.
Dinas Sosial Kota Padang perlu memeriksa data penerima bansos untuk memastikan keakuratan dan tidak ada penyimpangan.
Tindakan Transparansi,” Pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan transparansi dalam penyaluran dana bansos sehingga masyarakat dapat memantau prosesnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan sosial pangan program sembako di 19 kabupaten/kota, termasuk Kota Padang.
Masyarakat dapat memeriksa data penerima manfaat bantuan sosial dari Kementerian Sosial melalui halaman Cek Bansos Kemensos.
Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat menangani masalah ini dengan serius dan memastikan bahwa dana bansos disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (HD)
#Sumber rls: Basri
296 total views, 1 views today
