Mesuji – Seperti benang kusut yang tak kunjung terurai, begitulah perumpamaan yang tepat menurut para awak media terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mesuji.
Diketahui bahwa pada tahun 2025, Kominfo Mesuji telah melakukan pemesanan berita advertorial (ADV) dengan sistem yang dinilai tidak transparan. Pemesanan tersebut dianggap sarat dengan kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan kesan tebang pilih dalam penyaluran anggaran ke media-media yang dekat dengan penguasa.
Ketidakterbukaan dalam pemberian order ADV ini memicu kekecewaan di kalangan jurnalis. Pasalnya, hanya pihak Kominfo yang mengetahui daftar media yang menerima pesanan berita. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait prinsip transparansi dan keadilan dalam distribusi anggaran publik.
Ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait dugaan tebang pilih dalam pemesanan berita ADV, Kepala Bidang (Kabid) Kominfo Mesuji, Gallas, menepis tudingan tersebut dengan alasan efisiensi anggaran. “Ini merupakan kebijakan pimpinan. Semua keputusan ada di tangan pimpinan,” ujar Gallas saat ditemui pada Senin (10/3/2025).
Menanggapi hal ini, Ketua Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), Udin Komarudin, meminta agar Sekretaris Kominfo, Enggar Cahyadi, serta Kabid Kominfo, Gallas, mengagendakan audiensi dengan Bupati Mesuji. “Dari pernyataan yang selalu menyebutkan ‘kebijakan pimpinan’, saya melihat masih ada celah untuk mengubah kebijakan tersebut. Artinya, keputusan ini belum tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang bersifat mengikat,” tegas Udin.
Dalam diskusi terkait efisiensi anggaran, salah satu perwakilan media cetak dan online di Mesuji, RR, menilai bahwa kebijakan tebang pilih dalam pemesanan berita ADV justru menimbulkan polemik. “Hanya media yang memiliki kedekatan kekerabatan atau hubungan emosional dengan pejabat pemerintah Mesuji yang mendapatkan order dari Kominfo. Ini jelas tidak adil,” kritik RR.
Lebih lanjut, RR berharap Bupati Mesuji lebih memperhatikan keberadaan para jurnalis yang bertanggung jawab terhadap perusahaan medianya masing-masing. “Jika memang kebijakan ini tidak bisa diubah, lebih baik anggaran untuk ADV ditiadakan sepenuhnya. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk membeli batu sabes guna memperbaiki jalan kabupaten yang rusak. Kami ikhlas dan legowo,” tambahnya.
Senada dengan RR, jurnalis lainnya, Busri, juga mempertanyakan ketidakadilan dalam pembagian ADV. “Ada media yang sudah dapat ADV, tapi ada juga yang tidak, padahal kami sama-sama jurnalis. Jika mereka mendapatkannya, kami pun berhak atas perlakuan yang sama. Jangan ada tebang pilih! Kami ini sudah terverifikasi di Kominfo,” tegas Busri.
Hingga berita ini diterbitkan, data mengenai jumlah media yang telah menerima pesanan ADV belum juga diberikan oleh pihak Kominfo Mesuji. Transparansi anggaran pun masih menjadi tanda tanya besar bagi para insan pers. (PPWI)
92 total views, 1 views today
