Mukomuko, 16 Juli 2025 – Kelompok tani di wilayah Air Manjunto, Mukomuko, Bengkulu, mengecam keras ketimpangan pembangunan irigasi oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (BWSS VII).
Padahal jumlah petani di Sayap Kiri lebih banyak dan sangat bergantung pada pengairan sawah, namun hanya mendapat 1 titik proyek rehabilitasi, sementara Sayap Kanan dapat 9 titik proyek dengan durasi penutupan air lebih singkat.
Terdapat Fakta Ketimpangan Proyek, Berdasarkan dokumen ISLIPE 2021-2022 dan Lokasi Pekerjaan BWSS VII:
Sayap Kiri: Hanya 1 kegiatan (Rehab saluran BP-AM Kanan, panjang 100 m) dengan penutupan air 4 bulan.
Sayap Kanan: 9 kegiatan (termasuk lining dan rehab) dengan total panjang penanganan 2.050 meter, tetapi hanya menutup air 1 bulan.
Padahal, Sayap Kiri lebih kritis:
– Sedimen mengganggu aliran air saat musim tanam.
– Petani bergantung penuh pada irigasi untuk bertahan hidup.
Parapetani mulai gelisah, Ketua Kelompok Tani Talang Sari, Arios, menyatakan:
“Rekomendasi operator irigasi tidak diindahkan. Kami butuh lebih banyak proyek di Sayap Kiri, tapi malah diabaikan.
Jika ini terus terjadi, kami akan usir kontraktor dan boikot proyek!”
Mo, petani Lubuk Sanai, juga keheranan:
“Material batu menumpuk, tapi tidak ada tanda proyek. Anggaran dikabarkan Rp25 miliar, tapi kami tidak lihat hasilnya. Papan informasi pun tidak dipasang!”
Seorang ahli irigasi yang enggan disebutkan namanya mengkritik:
– Ketidakseimbangan alokasi proyek menunjukkan kegagalan perencanaan teknis.
– Durasi penutupan air 4 bulan di Sayap Kiri sangat merugikan, sementara Sayap Kanan lebih efisien.
– Anggaran besar (Rp25 miliar) harusnya bisa mencakup rehabilitasi merata, bukan terkonsentrasi di satu sisi.
Warga juga mengkritisi Pengawasan Proyek dimana :
– Papan informasi proyek tidak terpasang, melanggar prinsip transparansi.
– Pengawas teknis dari Balai Provinsi Bengkulu dianggap lalai, tidak memantau langsung keluhan petani.
– Kontraktor diduga hanya mengejar target fisik tanpa mempertimbangkan dampak sosial.
Tuntutan Petani
1. Tambahan proyek rehabilitasi di Sayap Kiri untuk pemerataan air.
2. Penyesuaian jadwal penutupan air agar tidak merugikan musim tanam.
3. Audit anggaran proyek untuk memastikan tidak ada penyelewengan.
4. Pemasangan papan informasi proyek sebagai bentuk akuntabilitas.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, petani mengancam akan memblokir proyek dan melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman.
BWSS VII dan Pemprov Bengkulu dituntut segera bertindak sebelum konflik meluas.
Sumber: Dokumen ISLIPE 2021-2022, Laporan Lokasi Pekerjaan BWSS VII, dan wawancara dengan petani Air Manjunto. (HS)
126 total views, 2 views today
