Bengkulu- Fenomena penurunan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani oleh Pelaku usaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjelang lebaran tahun ini di Provinsi Bengkulu kembali terulang. Terpantau penurunan harga beli TBS masyarakat di setiap pabrik kelapa sawit (PKS) telah terjadi selama empat hari berturut-turut dengan harga beli terbaru mereka bervariasi berkisar Rp 2.810 s/d Rp 2.880 /kg.
Drs. Jamin Ginting Anggota Tim Satgas Harga TBS dari Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Bengkulu mengatakan, Harga ketetapan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang di tetapkan minggu kedua pertengahan Maret 2025 adalah Rp. 3.291,82/ kg, artinya harga normal yang harus di terima oleh pekebun minimal masih di angka tiga ribu /kg.
Lebih lanjut Ginting mengatakan, Kami hanya mengingatkan para pelaku usaha di setiap pabrik kelapa sawit (PKS), jangan sampai tudingan masyarakat dari berbagai pihak atas penurunan harga menjelang lebaran adalah tuntutan pemenuhan Tunjangan Hari Raya (THR) yang harus di keluarkan oleh setiap perusahaan yang di bebankan kepada petani, ujar Ginting.
Dengan viral nya harga TBS percakapan Di warung kopi memang semakin seru sering kali menyentuh isu isu terkini,termasuk penurunan harga TBS.Di pabrik kelapa sawit(PKS).
Masyarakat mungkin mengungkapkan rasa kekecewaannya dengan mengatakan,menyalahkan pemimpin atau pemerintahan harga TBS selalu turun.namun perlu diingat bahwa harga TBS dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk harga CPO Di pasar internasional.”
Mungkin ada beberapa alasan,mengapa harga TBS Di pabrik kelapa sawit(PKS) Mukomuko turun, seperti perubahan harga CPO,biaya produksi,atau kebijakan pemerintah.oleh karena itu, perlu Di lakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami penyebab penurunan harga TBS.
Saling menyalahkan satu sama lain tidak akan menyelesaikan masalah.sebaiknya, masyarakat Dan pemerintah daerah bekerja sama untuk mencari selusi,yang tepat untuk meningkatkan harga TBS Dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit Di Mukomuko.
Salah satu tokoh masyarakat juga mengungkapkan Berharap, masyarakat dan pemerintah daerah bisa duduk bersama untuk mencari selusi,mendengarkan pendapat masukkan dari petani untuk kenaikan harga TBS di PKS.ungkap RS.
RS juga memaparkan harga TBS,sawit yang Di terima para petani Di wilayah lain juga kompak mengalami tren penurunan yang signifikan.
Menanggapi hal ini,RS mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan responsif Dan Solutif.
“Petani sawit sudah menjerit, sudah pada titik nadir,harga TBS jauh’ Di bawah harga impasnya, pemerintah provinsi.ini artinya petani sudah sangat merugi, keterlaluan,”keluhnya.
RS menjelaskan,terjun bebasnya harga TBS ini karena Indonesia Di bawah cengkraman korporasi global sawit.
Mendesak sudah ini agar kita membangun sistem persawitan Di Indonesia yang tidak tergantung dari pasar internasional yang Di kuasai oleh korporasi korporasi global.hajat hidup petani,orang banyak,Di kuasai oleh cukong cukong transnasional yang pemerintah kita pun hampir tidak berdaya melawannya,papar RS.
“GERAK CEPAT”.
RS menegaskan, memintak pemerintah melalui penegak hukum agar menindak perusahaan sawit yang membeli TBS Di bawah harga pemerintah.
Jadi kalau ada pabrik kelapa sawit(PKS),yang membeli TBS petani Dengan harga rendah harus di tindak.Jadi bukan tidak memungkinkan agar PKS tersebut Di tutup,lalu diambil alih oleh pemerintah,ini level nya level kerisis karena sudah berlarut larut dari tahun tahun sebelumnya nya masalah ini berulang ulang terjadi,lebih lanjutnya,izin ekspor perusahaannya Di cabut juga.dana segar yang ada Di badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS),bisa dialokasikan untuk atasi masa Krisis ini, bukan hanya memanjakan korporasi,”paparnya.
Bangun pabrik pabrik Mini kelapa sawit Di tingkat lokal,juga pabrik minyak goreng Dan minyak makan merah pengelolahannya berikan kepada petani melalui koperasi, kalau memang serius ini bisa dikerjakan pemerintah,”Sambungnya.
“Harus ada sesuatu yang luar biasa,yang dilakukan pemerintah terutama dalam perizinan Dan regulasi untuk mempermudah koperasi koperasi petani yang nantinya diproyeksikan mengelola persawitan nasional,”sambungnya lagi.
RS melanjutkan,di tingkat wilayah Pemda harus membuka, posko pengaduan yang menerima laporan petani,ketika TBS mereka dobeli dengan harga yang tidak layak, dibawah ketetapan pemerintah
RS kembali,mengingatkan,ini adalah momen yang sangat pas untuk merombak tata kelola persawitan Indonesia melalui feforma agraria.
“Perkebunan sawit harus diurus oleh rakyat, didukung oleh pemerintah dan BUMN,bukan oleh korporasi,”tegasnya.
“RS menjelaskan, terjun bebasnya harga TBS ini karena Indonesia dibawah cengkraman korporasi global sawit.
“Mendesak sudah ini agar kita membangun sistem persawitan di Indonesia yang tidak tergantung dari pasar internasional yang dikuasai oleh korporasi-korporasi global. Hajat hidup petani, orang banyak, dikuasai oleh cukong-cukong transnasional perseorangan yang pemerintah kita pun hampur tidak berdaya melawannya,” paparnya.
“Jadi kalau ada pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli dengan TBS petani dengan harga rendah harus ditindak. Bukan tidak memungkin agar PKS tersebut ditutup, lalu diambil alih oleh pemerintah, ini levelnya udah level krisis. Lebih lanjutnya, izin ekspor perusahaannya dicabut juga. Dana segar yang ada di di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bisa dialokasikan untuk atasi masa krisis ini, bukan hanya memanjakan korporasi,” paparnya.
“Bangun pabrik-pabrik mini kelapa sawit di tingkat lokal, juga pabrik minyak goreng dan minyak makan merah pengelolaannya berikan kepada petani melalui koperasi, kalau memang serius ini bisa segera dikerjakan pemerintah,” sambungnya.
“Harus ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan pemerintah terutama dalam perizinan dan regulasi untuk mempermudah koperasi-koperasi petani yang nantinya diproyeksikan mengelola persawitan nasional,” sambungnya lagi.
“RS melanjutkan, di tingkat wilayah Pemda harus membuka posko pengaduan yang menerima laporan petani, ketika TBS mereka dibeli dengan harga yang tidak layak, di bawah harga ketetapan pemerintah.
“RS kembali mengingatkan, ini adalah momen yang sangat pas untuk merombak tata kelola persawitan Indonesia melalui reforma agraria.
“Perkebunan sawit harus diurus oleh rakyat, didukung oleh pemerintah dan BUMN, bukan oleh korporasi,” tegasnya.
“Perkebunan sawit korporasi telah mengubah hutan menjadi tanaman monokultur, menghilangkan kekayaan hutan kita, juga sumber air berupa rawa-rawa, sungai dan sumber-sumber air lainnya. Korporasi sawit juga terbukti telah menggusur tanah petani, masyarakat adat dan rakyat, sampai merusak infrastruktur di daerah,” paparnya.
“Negara harus berperan dalam transisi ini dengan melaksanakan reforma agraria, tanah perkebunan atau pribadi yang luasnya di atas 25 hektare dijadikan tanah obyek reforma agraria (TORA),” tegasnya.
“RS melanjutkan, negara jugalah melalui BUMN yang mengurus turunan strategis produksi sawit. “Korporasi swasta bisa diikutkan di urusan pengolahan industri lanjutan, misalnya untuk pabrik sabun, kosmetik, obatan-obatan, dan usaha-usaha industri turunan lainnya,” tutupnya.,obat obatan,dan usaha-usaha industri turunan lainnya,”turupnya.
M.RIZON, S.Hut M.Si Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu dengan awak mdia ini mengatakan, Sehubungan terjadinya penurunan harga TBS di hampir semua pabrik kelapa sawit (PKS), saya minta kepada pihak pelaku usaha pabrik kelapa sawit (PKS) agar tetap memperhatikan dan mempedomani harga sesuai Penetapan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
M.Rizon melanjutkan , “Kita akan melakukan evaluasi dan bahkan teguran sesuai kewenangan dengan tegas terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak patuh”. Diminta juga kepada seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) untuk berkoordinasi ke Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten setempat mengenai waktu penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) selama libur hari raya sehingga tidak menimbulkan kerugian dan kepanikan petani.
Kita juga menghimbau masyarakat pekebun Kelapa sawit di Provinsi Bengkulu agar bisa mengatur waktu panen sehinga tidak terjadi penumpukan buah Di pabrik kelapa sawit (PKS), serta menjaga kwalaitas panen, tidak memanen buah yang belum masak dan memenuhi standar Di pabrik kelapa sawit (PKS), tutup M.Rizon.
Masih M. Rizon, mengatakan kita akan melakukan evaluasi dan teguran sesuai kewenangan tegas terhadap pabrik kelapa sawit yang tidak patuh. (Pewarta: Hidayat. S)
136 total views, 1 views today
